Kejayaan Pendidikan Islam

Gambar Hanya Ilustrasi Dari Unsplash.com


Oleh: Wildan Hasan | Penulis Buku Perang Panjang

Kejayaan pendidikan Islam di masa silam, jelas tidak gratisan juga. Bahkan mahal. Tapi, biaya tinggi penyelenggaraan pendidikan bermutu tidak dibebankan kepada masyarakat. Negara lah yang bertanggung jawab.

Menurut Abdurrahman al-Maliki dalam kitab As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla (1963), Negara berkewajiban menjamin kebutuhan pokok masyarakat akan pendidikan ,kesehatan dan keamanan. Ini mengacu kepada wasiat Rasulullah SAW yang diperkuat oleh ijma’ para Sahabat: “Imam adalah bagaikan penggembala dan dialah yang bertanggung jawab atas gembalaannya itu.” (HR. Muslim) 

Seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji para guru dan dosen, maupun menyangkut infrastruktur serta sarana dan prasana pendidikan, sepenuhnya menjadi kewajiban Negara alias gratis (Usus Al-Ta’lim Al-Manhaji: 12). Rasulullah misalnya, setelah memenangi perang Badar, mempekerjakan sebagian tawanan untuk mengajari baca tulis sepuluh anak-anak Madinah sebagai ganti tebusannya (Al-Mubarakfuri, 2005; Karim, 2001). 

Khalifah Umar ra dan Utsman ra memberikan gaji kepada para guru, muadzin dan imam shalat jamaah. Khalifah umar memberikan gaji tersebut dari pendapatan Negara (Baitul Mal) yang berasal dari jizyah, kharaj (pajak tanah), dan usyur (pungutan atas harta non muslim yang melintasi tapal batas Negara) (Rahman, 1996; Azmi, 2002; Muhammad, 2002). Gaji untuk para guru mengaji anak-anak di zaman khalifah Umar setara dengan gaji Guru Besar sebuah universitas di Indonesia saat ini.

Sejak abad IV H para Khalifah membangun berbagai perguruan tinggi dan berusaha melengkapinya dengan berbagai sarana dan prasarananya seperti perpustakaan. Setiap perguruan tinggi itu dilengkapi dengan iwan (auditorium), asrama mahasiswa, juga perumahan dosen dan ulama. Selain itu, perguruan tinggi tersebut juga dilengkapi taman rekreasi, kamar mandi, dapur, dan ruang makan (Khalid, 1994).

Di antara perguruan tinggi terbesar masa Islam adalah Madrasah Nizhamiyah dan Madrasah Al-Mustanshiriyah di Baghdad, Madrasah Al-Nuriyah di Damaskus, serta Madrasah An-Nashiriyah di kairo. Madrasah Al-Mustanshiriyah didirikan oleh khalifah Al-Mustanshir abad VI H dengan fasilitas yang lengkap. Selain memiliki auditorium dan perpustakaan. Lembaga ini juga dilengkapi pemandian dan rumah sakit yang dokternya siap di tempat. (Khalid, 1994).

Pada era Khilafah Utsmaniyah, Khalifah Muhammad Al-Fatih (w. 1481 M) juga menyediakan pendidikan secara gratis. Di Konstantinopel (Istambul) Sultan membangun delapan sekolah. Di sekolah-sekolah itu dibangun asrama siswa, lengkap dengan ruang tidur dan ruang makan. Sultan memberikan beasiswa bulanan untuk para siswa. Dibangun pula sebuah perpustakaan khusus yang dikelola oleh pustakawan yang cakap dan berilmu (Shalabi, 2004). 

Jelas semua itu mahal biayanya. Tapi, sekali lagi, itu menjadi tanggung jawab Negara. Tentu saja Islam tidak melarang inisiatif rakyatnya untuk turut menyelenggarakan pendidikan. Sejarah mencatat, saat itu banyak warga kaya yang membangun Sekolah dan Universitas. Hampir di setiap kota besar, seperti Damaskus, Baghdad, Kairo, atau Isfahan, terdapat lembaga pendidikan dan perpustakaan yang dibiayai wakaf pribadi (Qahaf, 2005). Salah satunya adalah wakaf khusus untuk Syaikh Al-Azhar, berupa fasilitas kendaraan, asrama pelajar dan mahasiswa, alat-alat tulis, buku pegangan, termasuk beasiswa pendidikan. (Qahaf, 2005). 

Kejayaan itu lahir karena pemimpin dan umat saat itu masih berpegang kuat pada dua warisan Rasulullah SAW yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah. Buktinya, setelah pemimpin dan umat mulai meninggalkan dua warisan tesebut akibat tergoda kenikmatan dan kemewahan duniawiyah, runtuhlah peradaban dan kejayaan kaum muslimin dengan sendirinya. Lalu, apalagi yang menghalangi kita untuk menanggulangi bencana pendidikan di negeri ini selain kembali ke pangkuan Al-Qur’an dan As-Sunnah?


Postingan populer dari blog ini

M. Natsir Dan Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia

Gambar
Titik tolak pembaharuan pemikiran Islam masa Orde Baru, bermula dari pidato menyimpang Nurcholish Madjid (Cak Nur) di awal tahun 1970 yang kemudian menimbulkan kehebohan di kalangan umat Islam. Dawam Rahardjo memberikan keterangan, tak sedikitpun Cak Nur – berniat membuat heboh. Bahkan ceramahnya itu hanya “kebetulan” saja: ia menggantikan Dr. Alfian. Dan Cak Nur tidak menyangka, bahwa pemikirannya akan sejauh itu dampaknya. Pemikirannya yang terkenal dengan slogan “Islam Yes. Partai Islam No”. sebuah seruan deislamisasi partai politik, melalui program yang disebut “sekulerisasi”. Apakah karena kebetulan seaspirasi dengan Cak Nur tentang : “Islam Yes, Partai Islam No”. ataukah pengaruh pemikiran Cak Nur dan kawan-kawan yang jelas pemerintah Orde Baru melakukan “deideologi” partai Islam, dan kemudian diganti dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas seluruh orsospol. Budhi Munawar-Rachman menjelaskan bahwa ada tiga kelompok besar pemikir neo-modernis Islam di Indonesia yaitu (1). I
Baca selengkapnya

Menjaga Kehormatan Ulama

Gambar
Gambar Hanya Ilustrasi Mencermati maraknya kriminalisasi Ulama di negeri kita yang dilakukan oleh oknum penguasa akhir-akhir ini, kita menyaksikan ada satu fondasi yang hilang dari bangunan bangsa ini yakni ‘Adab’. Kita telah kehilangan ‘Adab’ (Lost of Adab). Penguasa dengan begitu mudahnya menuduh, memfitnah dan memenjarakan para Ulama hanya karena bersikap kritis atas beberapa kebijakan pemerintah yang dipandang tidak benar. Sikap penguasa seperti ini tentu saja merusak keseimbangan alam. Ulama sebagai penjaga moralitas bangsa seyogyanya dijaga, dihormati dan dimulyakan. Namun tatkala kredibilitas Ulama dirusak maka kekokohan bangunan negeri ini akan goyah. “Ulama adalah pewaris para Nabi” begitulah Rasulullah tegaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At Tirmidzi. Tentu saja sebagai pewaris para Nabi, ulama memiliki peran dan fungsi sebagaimana para Nabi sekalipun status mereka tetap sebagai manusia biasa bukan Nabi ataupun Rasul. Oleh karena itu ulama memiliki t
Baca selengkapnya